MA Mesti Tolak Kontra Kasasi 'Kotor'

Topikmetro.com - Buntut permasalahan kasus perdata atas sengketa waris yang pernah disidangkan PN Jakarta Barat yang sampai saat ini masih bergulir di Mahkamah Agung (MA), mendapat kritikan tajam dari praktisi hukum, JJ Amstrong Sembiring, SH., MH.

Perkara dengan nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR ini dinilai Amstrong, penuh kontroversi dan sarat rekayasa. Pasalnya, lanjut Amstrong, dalam persidangan sempat terjadi beberapa kejadian antara lain, kuasa hukum protes dengan cara melukai dirinya sendiri dan yang tak kalah hebohnya majelis hakim bermain handycam saat pembacaan putusan.

"Perilaku majelis hakim yang tidak profesional dalam menjalankan profesinya dengan tertangkap tangan menggunakan handycam saat sedang menjalankan persidangan" ujar Amstrong, Rabu (23/9) di Jakarta.

Meski Badan Pengawas Komisi Yudisial sudah menjatuhkan sanksi kepada dua hakim berinisial H dan SH dengan cara dimutasi, namun menurut Amstrong hukuman hakim "nakal" tersebut tidak sepadan dengan putusan hukum yang disidangkan, karena jelas para hakim itu dinilai melakukan perbuatan tercela dan melanggar poin 2.1 kode etik hakim, yaitu, Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

"Terkesan majelis Hakim tidak mencerminkan seorang yang adil dalam memutuskan perkara, bahkan ironisnya saat persidangan waktu itu majelis hakim menutup sidang tanpa ada agenda jadwal sidang berikutnya" beber Amstrong

Selanjutnya, kata Amstrong akibat keputusan tersebut penasehat hukum mengajukan banding dan berlanjut ke kasasi. Dalam kasasi inilah yang diterima kuasa hukum terdapat kejanggalan dengan beberapa coretan.

"Setahu saya coretan hanya ada dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris dan itu tertuang pada pasal 50, dan jika ada coretannya itu pun harus ada saksi" ungkap Amstrong.

Pencoretan sepihak itu, lanjut Amstrong, tentu akan menimbulkan spekulasi bahwa sengaja diperbaiki pihak lain, karena ini kasus perdata. Bahkan kuat dugaan ini sengaja menyepelekan MA karena dinilai "satu paket" mafia peradilan.

Dokumen coretan tersebut ditandatangani Sophan Girsang, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada  24 Maret 2015, dan diterima kuasa hukum tak lama setelah dikirimkan memori kasasi.

"Ini baru pertama kali di Indonesia. Jika Mahkamah Agung (MA) meloloskan atau mempertimbangkan dokumen yang "kotor" penuh coretan tersebut berarti melecehkan diri sendiri dan institusi MA, karena MA merupakan organisasi yang mempunyai struktur dan etika organisasi," tegas Amstrong.

Menurut Amstrong, MA harus menolak kontra kasasi nomor 1477KP/2015 karena tidak mencerminkan nilai etika prosedural.

"Dokumen surat resmi harus mempunyai nilai etika prosedural dan memenuhi ketentuan etika aturan sebagaimana mestinya," tandasnya.