TOPIKMETRO.COM - Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengumpulkan tiga menteri koordinator lain membahas sinergi antara-kementerian agar tidak memunculkan kegaduhan. Ke depannya diharapkan para menteri Kabinet Kerja bisa satu suara.
Pertemuan berlangsung sekitar 30 menit. Dalam pertemuan kemarin hadir Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.
Tetapi fakta pasca-agenda itu jauh dari yang diharapkan. Rizal Ramli berkomentar keras menanggapi pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mantan aktivis itu dengan lantang menantang JK berdebat.
"Gini, kalau mau paham minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya kita diskusi di depan umum, ya," kata Rizal usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8).
Rizal tersulut karena diminta JK lebih dahulu memahami persoalan sebelum bicara. Bahkan, JK mengatakan, jika manuver Rizal yang baru sepekan jadi menteri sudah ditegur oleh Presiden Joko Widodo.
"Itu sudah ditegur oleh Presiden. Makanya paham dulu, (Garuda Indonesia) tidak pernah beli, baru penandatanganan letter of intent, saya berminat, bukan kesepakatan jual beli," kata JK di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).
JK menegaskan agar setiap menteri harus memahami setiap perkara sebelum mengeluarkan pernyataan atau komentar. Menurut JK, akan berbahaya apabila seorang menteri yang tidak memahami persoalan, lantas mengeluarkan pernyataan.
"Ya tentu semuanya menteri itu harus paham dulu baru bicara, jangan bicara tanpa paham persoalan, itu berbahaya," kata JK.
Situasi ini memanas karena Rizal sebelumnya menilai proyek listrik 35.000 Mega Watt yang dicanangkan pemerintah, merupakan proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Rizal menilai mega proyek listrik 35.000 MW adalah hal yang mustahil.
JK menegaskan jika proyek tersebut merupakan kebijakan pemerintah. Kritikan Rizal Ramli terhadap proyek itu justru mengurangi kewibawaan Presiden Jokowi Widodo.
"Oh malah kalau begitu mengurangi kewibawaan Presiden, karena yang resmikan kan Presiden, bukan saya. Policy pemerintah, Pak Jokowi yang meresmikannya, berarti memandang kurang pantas Pak Jokowi kalau gitu, kan," kata JK.
Rizal juga sempat membuat menteri lain geram karena bicara soal pembelian 30 unit pesawat jenis Airbus yang bakal dilakukan Garuda yang dianggapnya tidak cocok untuk penerbangan dalam negeri. Pesawat berbadan besar digunakan untuk penerbangan internasional yang menurutnya justru membuat Garuda menanggung rugi.
Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Garuda Indonesia berada di bawah kewenangannya dan bertanggung jawab pada Menko Perekonomian Darmin Nasution.
"BUMN itu (Garuda) jelas di bawah Kemenko Perekonomian, bukan di bawah Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi, jangan ada yang mencampuri Garuda," kata Rini.
Sedangkan Menteri Energi dan Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Sudirman Said mengaku optimis proyek kelistrikan 35.000 megawatt (MW) bakal terealisasi pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan, akhir tahun ini bakal diresmikan 7.000 MW sisa peninggalan masa pemerintahan SBY.
"Untuk 35.000 MW target akan tercapai, 35.000 itu kan ada dua yaitu 7.000 MW sisa, yang 7.000 MW insya allah akhir tahun depan selesai semua. Kita bisa berharap separuh dari 7.000 harus diresmikan," ujar dia di kantor BKPM, Jakarta, Jumat (13/8). (aw).
