Topikmetro.com - Partai Golkar mendukung Mahkamah
Kehormatan Dewan (MKD) untuk menyelesaikan kasus pencatutan nama
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR).
Meskipun salah satu tertuduh adalah Ketua DPR, Setya Novanto, yang merupakan kader beringin.
"Fraksi
Partai Golkar mendukung sejauh itu untuk kebaikan DPR sebagai institusi
yang perlu dijaga marwah dan kehormatannya," kata Sekretaris Fraksi
yang juga Bendahara Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam siaran
pers, Selasa, 17 November 2015.
Bambang menegaskan bahwa MKD
tidak boleh ragu untuk menuntaskan laporan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral, Sudirman Said. Tapi juga harus adil dan bekerja sesuai
fakta.
"Walaupun kami minta MKD tidak boleh ragu, namun kami
juga mengingatkan agar MKD cermat karena muatan politisnya lebih
mendominasi ketimbang masalah hukumnya," ujar Bambang.
Anggota
Komisi III berpendapat bahwa rekaman itu perlu diverifikasi. Selain itu
juga harus diungkap siapa yang merekam pembicaraan sensitif tersebut dan
untuk tujuan apa.
Sedangkan kepada orang yang disebut telah
mencatut nama Presiden dan Wapres, Bambang meminta agar segera meminta
maaf kepada rakyat. Khususnya kepada Jokowi dan JK yang seolah-olah
dikesankan meminta bagian saham dari perpanjangan kontrak PT Freeport
Indonesia.
Menteri ESDM Sudirman Said sudah melaporkan oknum
Dewan tersebut ke Mahkamah Kehormatan Dewan dengan tuduhan melakukan
tindakan yang melanggar kode etik yaitu mencatut nama Presiden Joko
Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selain itu, si oknum juga meminta
saham 20 persen yang diklaim untuk R 1 dan RI 2 tersebut.
Sudirman
tidak merinci siapa identitas pencatut nama Jokowi dan JK. Dia hanya
mengatakan mereka adalah seorang anggota DPR dan pengusaha.
"Identitasnya
kami serahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Namun, yang terlibat
anggota DPR dan seorang pengusaha," ujar Sudirman di Gedung DPR,
Senayan, Jakarta, Senin, 16 November 2015.
Dugaan akhirnya
menyasar ke Ketua DPR Setya Novanto dan pengusaha R. Namun, Novanto
secara tegas telah membantah mencatut nama Presiden dan Wapres.
Sedangkan, si pengusaha sejauh ini belum memberikan klarifikasi.
"Ya,
saya harus menyampaikan karena saya tidak pernah menggunakan
masalah-masalah ini untuk kepentingan yang lebih jauh. Jadi saya
nggak
pernah membawa nama-nama Presiden atau Wapres," kata Novanto, usai
bertemu Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta,
Senin, 16 November 2015.
sumber:viva.co.id