Topikmetro.com - Presiden Joko Widodo disarankan untuk fokus
kepada 10 menteri yang dinilai memiliki kinerja terburuk berdasarkan
hasil studi kualitatif yang dilaksanakan SETARA Institute.
Direktur Riset SETARA Institute, Ismail Hasani, mengatakan
studi lembaganya dilakukan sebagai bagian dari kontribusi masyarakat
sipil kepada pemerintahan.
Perombakan kabinet atau reshuffle terhadap 10
menteri yang dianggap memiliki kinerja paling buruk diharapkan memberi
penguatan kepada Kabinet Kerja pada periode tahun kedua masa
pemerintahan Presiden Jokowi.
"Jika pada reshuffle pertama Jokowi fokus pada
menteri-menteri di bidang perekonomian, pada reshuffle kedua, Jokowi
kembali didorong fokus kepada para menteri di bidang itu. Ditambah
menteri dan pejabat setingkat menteri yang mengurusi bidang politik,
hukum, dan keamanan," ujar Ismail dalam pemaparan hasil studi yang
dilakukan di kantor SETARA Institute, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat,
Minggu, 15 November 2015.
SETARA Institute melakukan pengukuran kinerja menteri dengan metode studi kualitatif.
Peneliti SETARA Institute, Aminudin Syarif, mengatakan
studi dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang dianggap
relevan. Seperti dokumen perencanaan kerja kementerian, laporan kerja,
laporan serapan anggaran, hingga Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) pemerintah periode 2014-2019.
SETARA mengadopsi empat variabel untuk menilai setiap
menteri. Variabel-variabel itu adalah kompetensi kepemimpinan, dukungan
politik, kinerja lembaga, dan capaian kinerja sesuai latar belakang
menteri yang bersangkutan.
Dari keempat variabel, ditentukan tujuh indikator yang
menjadi dasar pemberian skor. Ketujuh indikator itu adalah kemampuan
komunikasi, kualitas perencanaan, tingkat serapan anggaran, pencapaian
kinerja, latar belakang pendidikan, pengalaman, dan dukungan politik.
"Karena bersifat kualitatif, maka subjetivitas dari para peneliti tidak bisa terlepas," ujar Aminudin.
Adapun studi perlu dilakukan dengan melihat kecenderungan
Presiden Joko Widodo yang senang menggunakan dasar pemberitaan media
untuk mengevaluasi kinerja menteri, terutama menjelang masa reshuffle.
"Tanpa pembanding (dari survey yang menggunakan metode
kuantitatif), dikhawatirkan masukan yang diterima Jokowi (untuk
melakukan reshuffle) hanya berupa pencitraan yang dilakukan para
menteri," ujar Ismail Hasani.
Sepuluh menteri yang dinilai memiliki kinerja buruk
dianggap tidak memberi kontribusi terhadap prestasi pemerintahan.
Beberapa di antaranya bahkan dianggap hanya menimbulkan kegaduhan yang
tidak perlu, baik secara politik maupun terhadap bidang yang ditangani.
Ismail menyebut 10 menteri itu yakni, Menteri Koordinator
Kemaritiman Rizal Ramli, Jaksa Agung HM Prasetyo, Menteri Pariwisata
Arief Yahya, Menteri Energi dam Sumber Daya Mineral Sudirman Said,
Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri
Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly,
Menteri Perdagangan Thomas Lembong, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Yohanna Yambise.
Kesepuluh menteri masing-masing memperoleh skor
berturut-turut dari yang terburuk 4,43 (Rizal Ramli), 4,57 (HM
Prasetyo), 5,14 (Arief Yahya), 5,28 (Sudirman Said), 5,71 (Rini
Soemarno), 5,86 (Bambang Brodjonegoro), 5,86 (Yasonna Laoly), 6,14
(Thomas Lembong), dan 6,14 (Yohanna Yambise).
"Jokowi-JK didorong untuk sungguh-sungguh menata stabilitas
kerja Kabinet Kerja dengan menghindarkan kegaduhan-kegaduhan politik
yang tidak perlu," ujar Ismail.
sumber:viva.co.id
