Topikmetro.com - Saat ini publik dihadapkan dengan
kegaduhan politik yang terjadi antara Pemerintah atau khususnya Menteri
ESDM dengan politisi di Senayan, terkait masalah Freeport.
Menurut anggota Komisi VII DPR, Joko Purwanto, persoalan
Freeport seharusnya tidak menimbulkan kegaduhan. Namun ia sendiri
mendukung pembenahan berbagai aset negara yang dikuasai perusahaan
asing, seperti Freeport.
"Masa kita terjebak dalam pertarungan," kata Joko di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 19 November 2015.
Joko mengatakan solusi atas persoalan tersebut sebenarnya
adalah pembenahan undang-undang dan aturan turunan terkait pengelolaan
sumber daya alam.
"Yang krisis itu aturannya. Dari undang-undang turun ke
peraturan pemerintah beda, turun lagi ke keputusan menteri beda juga.
Itu disengaja atau tidak?" Ujar Joko.
Menurutnya, lebih baik DPR fokus menyelesaikan RUU Minerba
daripada menambah gaduh suasana. Ia meyakini, keberadaan undang-undang
tersebut bisa menjaga aset negara, khususnya di bidang pertambangan.
"Freeport atau pihak asing lain yang mengeruk kekayaan
Indonesia, berhasil membuat kita merasa bodoh. Seolah-olah, kita belum
mampu melakukan investasi, menjalankan teknologi," katanya.
sumber:viva.co.id
